headerphoto

701 Honorer K2 Aceh Selatan Tak Lulus Uji Publik

Jum`at, 14 Juni 2013 11:02:03 - oleh : admin
MedanBisnis – Tapaktuan. Hasil uji publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) beberapa waktu lalu terhadap 1.116 honorer kategori dua (K2) yang telah dilakukan perekaman data, menyisihkan 701 honorer yang tidak terdata sehingga harus dimasukkan lagi ke dalam pendataan ulang.

Diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRK Aceh Selatan, Deni Irmansyah ST kepada MedanBisnis di Tapaktuan, Kamis (13/6), terkait itu harus dilakukan penambahan 701 orang lagi dan itu telah disepakati BKPP dan telah diinformasikan ke BAKN Pusat di Jakarta.

“BAKN sendiri merespon positif penambahan itu, supaya  segera dilakukan perekaman data kembali dan BAKN memberi waktu sampai 21 Juni 2013,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta 701 honorer K2 yang belum melakukan perekaman data segera melakukannya di BKPP untuk segera dikirim ke BAKN.

 “Seluruh berkas tenaga honorer K2 tersebut harus sudah ada di BAKN sebelum tanggal 21 Juni 2013 untuk di lakukan verifikasi kembali, sebelum digelar ujian tulis secara serentak sekitar September 2013,” ucapnya.

Disampaikan, jumlah honorer K2 asal Aceh Selatan yang akan mengikuti ujian tulis September 2013 sebanyak 1.980 orang, terdiri dari honorer K2 1.116 orang ditambah 701 sisa honorer K2 yang tidak masuk perekaman data dan 64 orang dari sisa honorer K1 yang tidak lulus sebelumnya.

“Sisa 64 orang honorer K1 yang tidak lulus verifikasi lalu masuk ke dalam seleksi audit tujuan tertentu, oleh sebab itu kami meminta pemerintah pusat melalui BAKN dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara segera meluluskan 64 orang tersebut, karena yang mengerti dengan kebutuhan pegawai di daerah adalah pemerintah daerah sendiri,” ucapnya.

Belum Final
Sementara Kepala BKPP Aceh Selatan, Said Junaidi SH melalui Kabid Pengembangan Pegawai, Moeriadi ketika dikonfirmasi MedanBisnis di ruang kerjanya mengatakan, sisa 701 tenaga honorer K2 merupakan honorer yang mengaku berhak untuk didata atau masuk ke dalam daftar nama-nama honorer K2.

“Artinya itu merupakan pengakuan pribadi mereka sendiri, maka oleh sebab itu berdasarkan arahan dari BAKN dipersilahkan untuk dilakukan perekaman data ulang, agar nanti jelas akan kita lihat apakah pimpinan instansi tempat tenaga honorer bersangkutan bekerja mengakui atau bersedia menandatangani SK-nya, jadi benar yang bersangkutan tercatat atau masuk sebagai honorer K2. Kita lihat saja nanti,” kata Moeriadi. (ck 04)

 

Sumber : http://www.medanbisnisdaily.com

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Berita Terkini" Lainnya